UNJUK RASA, PAHAM DEMOKRASI, MASALAH PERTAMBANGAN, DAN ANARKISME PEMERINTAH

Di Negara kita ini pada khususnya, demonstrasi bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat pada umumnya. Kita dapat menyaksikan aksi demonstrasi tersebut sering terjadi dimana-mana. Hampir setiap hari media-media massa, baik itu media elektronik seperti TV maupun media cetak sering menayangkan dan memberitakan tentang aksi demonstrasi yang selalu melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia ini, mulai dari timur sampai ke bagian barat. Ada aksi demonstrasi yang menuntut supaya dinaikan gaji, aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada rakyat, sampai aksi tuntutan jaminan keamanan dan lain-lain sebagainya. Pokoknya masyarakat indonesia ini menganggap bahwa penyampaian aspirasi lewat demonstrasi tersebut adalah suatu hal yang sangat tepat. Menurut hemat penulis bahwa kalau melakukan demonstrasi secara over acting adalah merupakan hal yang gila, tapi tidak melakukan demonstrasi adalah merupakan hal yang lebih gila lagi sebab kalau tidak melakukan aksi-aksi semacam itu, maka aspirasi-aspirasi rakyat yang sebenarnya ingin disampaikan akan terkekang dan tidak diketahui oleh pemerintah. Rakyat yang telah keseringan melakukan aksi demonstrasi saja sering diabaikan oleh pemerintah aspirasi-aspirasinya, apalagi dengan tidak menyampaikan samasekali. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai alat penyampaian daripada aspirasi mereka.
Ada banyak contoh aksi-aksi demonstrasi yang marak terjadi dinegara kita yang tercinta ini. Penulis sempat menonton berita pada hari jum’at tanggal 23 oktober beberapa hari yang lalu, tepatnnya pada jam 6 pagi yang dimana TV One menayangkan sebanyak tiga aksi demonstrasi dari beberapa wilayah di Indonesi yang antara lain aksi demonstrasi penolakan terhadap kebijakan penyusunan kabinet Indonesia bersatu jilid II oleh rakyat Maluku, aksi penuntutan jaminan keamanan bagi karyawan PT. Freeport di Irian Jaya, dan yang terakhir adalah aksi penolakan terhadap rencana pertambangan batu mangan di Bima (NTB). Dalam tulisan ini, penulis tidak menguraikan lebih lanjut tentang demonstrasi yang terjadi di Ambon ataupun di Irian Jaya. Tetapi penulis hanya mengangkat aksi penolakan pertambangan oleh masyarakat Bima karena mengingat penulis juga merupakan salah satu pemerhati sekaligus prihatin terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Bima yang ingin memberikan izin eksplorasi batu mangan di kecamatan Belo dan pertambangan biji besi di kecamatan Wera.
Sebenarnya aksi demonstrasi tersebut adalah merupakan suatu hal yang sangat wajar terjadi di negara-negara yang khususnya menganut paham demokrasi seperti yang berlaku di Indonesia ini. Sebab salah satu point penting yang terkandung dalam paham demokrasi tersebut adalah kebebasan berpendapat/beraspirasi. Sehingga aksi demonstrasi diyakini sebagai salah satu alat untuk menyalurkan kebebasan tersebut. Dalam hal ini Pro. Dr. Muhammad Ali (Guru besar Fakultas Hukum UNHAS Makassar) mengatakan bahwa demonstrasi merupakan kembaran daripada demokrasi. Ini berarti bahwa kedua hal tersebut adalah suatu hal yang tak terpisahkan anntara satu dengan yang lainnya.
Pertambangan: antara Ancaman dan Keuntungan!!
Masalah pertambangan sebenarnya bukan hanya terjadi di Kabupaten Bima, tapi juga tersebar hampir kesebagian besar daerah-daerah yang punya potensi sumber daya alam yang mempunyai nilai komoditas tinggi dan dapat menghasilkan devisa bagi negara. Di Indonesia ini telah begitu banyak pertambangan yang sudah diberikan legalitas secara hukum oleh pemerintah indonesia sendiri, sebagai contoh: PT. Freeport di Irian Jaya, PT. Inco di Luwuk Sul-Sel, PT. Lapindo Brantas Di Jatim, PT. Newmont di Sumbawa (NTB) dan masih banyak yang lainnya.
Sebenarnya, proses ekplorasi pertambangan itu dapat menghadirkan dua masalah, yang pertama: masalah positif (keuntungan). Dalam hal ini pemerintah dan rakyat dapat menikmati hasil yang begitu besar dari pertambangan tersebut bila keuntungannya lebih banyak diambil oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk mendapatkan persentase keuntungan yang besar dari pertambangan tersebut, pemerintah Indonesia tentunya perlu mencantumkan hal ini dalam memorandum of understanding (MOU) kontrak kerja sama. Dan juga Indonesia harus mendapatkan bagian yang tentunya lebih besar dari hasil pertambangan tersebut. Tapi hal ini sangat berbeda dengan realitas yang terjadi dengan pertambangan-pertambangan yang sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia ini. Pemerintah Indonesia mendapatkaan keuntungan dari hasil pertambangannya cuman 20-25 % sedangkan sisanya untuk Asing. Menurut penulis, ini merupakan suatu hal yang cukup ironis karena rakyat indonesia yang nota benenya sebagai pemilik sumber daya alam cuman mendapatkan keuntungan sebesar itu.Belum lagi dari keuntungan 20 %-25 % tersebut dikorupsi bersama oleh pemerintah. Jadi cuman yang sampai ke rakyat hanya sedikit. Ada beberapa hal yang mendasar yang akan menjadi bahan pertanyaan bagi kita semua yakni kenapa di Indonesia ini presentase rakyat miskin semakin bertambah, pengangguran, busung lapar yang terjadi dimana-mana ? Pada hal negara indonesia ini negara yang memiliki banyak sumber daya alamnya. Lalu yang menjadi pertanyaan terakhir adalah kemanakah larinya sebagian besar keuntungan dari hasil SDA Indonesia tersebut?
Yang kedua: masalah negatif (Ancaman) bagi rakyat. Salah satu hal yang sangat perlu di perhatikan oleh pemerintah dalam memberikan izin eksploirasi/ pertambangan adalah AMDAL (Analisis dampak lingkungan).Dalam AMDAL inilah termuat tentang dampak-dampak yang disebabkan oleh pertambangan tersebut. Kalau sekiranya dampak negatifnya lebih besar seperti dapat merusak ekosistem laut, mencemari sungai, dan dapat mencemari daerah pertanian rakyat, maka pemerintah harus berpikir matang-matang terlebih dahulu sebelum memberikan surat izin eksplorasi karna secara sadar ataupun tidak sadar, mau ataupun tidak mau yang bertanggung jawab sepenuhya nanti adalah pemerintah.
Sebagai bukti nyata pencemaran lingkungan yang disebabkan pertambangan adalah seperti yang terjadi di Sudiarjo Jatim yang dimana sudah beberapa perkampungan rakyat direndam oleh lumpur PT. Lapindo Brantas yang menyebabkan rakyat rugi triliunan rupiah. Sewalaupun telah melihat kejadian ini, tapi pemerintah tetap diam membisu seakan-akan rakyatnya tidak punya masalah. Sampai pada hari ini rakyat yang terendam lumpur lapindo banyak yang mengeluh karena sampai sekarang bantuan dari pemerintah yang pernah dijanjikan kerakyat tersebut belum kunjung datang juga. Dari semua hal tersebut diatas dapat kita pelajari dan ambil kesimpulan bahwa sebagian dari hasil pertambangan itu, pemerintah mengkorupsinya dan bila terjadi pencemaran limbah industri yang menyebabkan rakyat rugi, pemerintah lepas tanggungjawab dan seakan-akan merasa hal tersebut bukan bagian tanggungjawab mereka.
Salah satu isu yang lagi hangat-hangat sekarang adalah demo penolakan tambang batu mangan di kecamatan Belo dan pertambangan biji besi di kecamatan Wera Kabupaten Bima oleh mahasiswa. Mereka melakukan aksi demonstrasi terhadap pertambangan tersebut dengan beberapa alasan, yang pertama: karena pememrintah kabupaten Bima (Bupati Bima) tidak mau memperlihatkan/mempublikasikan AMDAL dari pertambangan tersebut (Analisis Dampak Lingkungan) ke rakyat. Dan kedua: mahasiswa menolaknya karena lokasi-lokasi yang menjadi pusat eksplorasi pertambangan tersebut sangat dekat dengan laut, daerah pertanian, dan sungai. Menurut penulis sungguh suatu hal yang sangat ironis dan merupakan tindakan pembohongan publik bila bupati Bima tidak mau memperlihatkan AMDAL pertambangan tersebut karena semua rakyat berhak untuk tahu masalah tersebut. Dan penulis sempat melihat secara langsung lokasi dikecamatan Wera Timur yang ingin dijadikan daerah pertambangan yang tentunya sangat dekat dengan laut, sehingga nantinya kemungkinan limbaah zat-zat kimia dari pabrik pertambangan tersebut akan dibuang ke Laut yang tentunya akan merusak ekosistem laut dan pada akhirnya sangat mengancam kehidupan seluruh nelayan disekitar daerah tersebut. Begitu juga halnya dengan pertambangan batu mangan di desa Lante kecamatan Belo sangat mengancam daerah pertanian para petani yang berada disekitarnya. Hal ini jelas sangat mengancam kehidupan para petani dalam waktu jangka panjang karena mengingat zat-zat kimia yang terkandung dalam limbah industri nantinya akan merusak tanaman petani.
Anarkisme Pemerintah Menodai Demokrasi
Sebenarnya tindakan anarkisme ini dapat kita artikan sebagai tindakan yang sangat menyalahi aturan hukum negara kita. Tindakan-tindakan semacam ini sering kita lihat selalu hadir berbaringan dengan aksi demonstrasi. Tapi ingat bahwa aksi demonstrasi tidak seharusnya anarkis. Ketika para demonstran mendorong polisi supaya bisa masuk ke suatu instansi untuk menyampaikan aspirasi, mereka dianggap telah melakukan tindakan anarkis dan hal ini sering dijadikan sebagai alasan oleh polisi untuk memukul para demonstran. Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah ketika polisi yang notabenennya sebagai kaki tangan pemerintah melakukan pemukulan terhadap para demonstra dikatakan sebagai tindakan anarkis? Dan apakah tindakan pemerintah yang menyewa preman untuk menghadang dan memukul para demonstran dikatakan sebagai tindakan anarkisme?. Penulis kira, pemerintahlah yang harus menjawab ini semua terutama pemerintah kabupaten Bima (Bupati Bima).
Penulis masih ingat kejadian pada bulan 6 tahun 2007 yang lalu yang dimana Furkan (mahasiswa Makassar) bersama teman-temannya melakukan demonstrasi penolakan terhadap pertambangan biji besi.Tapi sebelum sampai di kantor bupati Bima, mereka dihadang dan dipukul oleh preman yaitu H. David dan Ipi. Padahal kalau kita lihat, H. David tersebut bukanlah seorang pegawai birokrasi yang sedang didemo, tapi dia hanya kepala sekolah SDN INP. Tawali 3 kecamatan Wera Timur. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah siapa yang menyuruh H. David tersebut untuk memukul Furkan dan teman-temannya?. Hal ini dapat kita analisis bahwa H. David tidak mungkin memukul para demonstran tanpa ada yang menyuruhnya. Yang menyewa dia tentu dari orang-orang yang berasal dari instansi yang sedang didemo.
Padahal disatu sisi demokrasi memberikan ruang kebebasan kepada rakyat untuk bependapat untuk menyampaikan aspirasi, tapi disisi lain pemerintah melakukan tindakan represif terhadap penyampai aspirasi. Tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah tersebut jelas merupakan tindakan anarkisme yang sangat menodai demokrasi yang sedang berkembang di negara ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: